Jumat, 30 Juli 2010
di
00.23
|
2 Definisi Good Governance
Istilah governance sebenarnya sudah dikenal dalam literatur administrasi dan ilmu politik sejak Woodrow Wilson memperkenalkan bidang studi tersebut kira-kira 125 tahun yang lalu. Selama itu governance hanya digunakan dalam konteks pengelolaan organisasi korporat dan lembaga pendidikan tinggi. Governance dalam pengertian yang hendak dibahas pada artikel ini, adalah govrnance yang diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia sebagai pengelolaan atau tata-kelola, penyelenggaraan pengelolaan perusahaan atau organisasi (termasuk organisasi pemerintahan didalamnya). Sementara istilah dan pengertian ‘good governance’ menjadi sering digunakan kira-kira 15 tahun terakhir setelah berbagai lembaga pembiayaan internasional mempersyaratkan good governance dalam berbagai program bantuannya. Para teoritisi dan praktisi administrasi negara Indonesia telah menterjemahkan terminologi good governance menjadi penyelenggaraan pemerintahan yang amanah, tata pemerintahan yang baik (UNDP), pengelolaan pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab, dan ada juga yang mengartikan good governance sebagai pemerintahan yang bersih. Sementara itu,menurutIwan Darmansjah (2007) governance merupakan konsep dan berarti: proses pengambilan keputusan dan juga proses bagaimana keputusan itu ditentukan, diambil dan diimplementasikan. Good governance merupakan suatu outcome yang terdiri dari norma, suatu hasil akhir dari suatu proses. Walau berbagai definisi tersebut lebih menekankan kepada sistem pemerintahan, istilah, prinsip dan cara kerja good governance juga diadopsi dan banyak diterapkan oleh berbagai perusahaan korporat, organisasi bahkan dalam ilmu informatioan technology yang terkenal dengan istilah IT governane.
Good governane bagi perusahaan korporat atau organisasi pada umumnya diimplementasikan dalam bentuk penguatan transparansi dan akuntabilitas, penguatan regulasi (menyangkut pengaturan, pengawasan yang pruden, manajemen risiko, dan penegakannya), mendorong integritas pasar, memperkuat kerja sama, serta reformasi institusi perusahaan atau organisasi. Sementara itu, definisi governance pada tatanan IT governance menurut Henderi et. All (2008) adalah sebagai suatu kumpulan manajemen, perencanaan dan laporan kinerja, dan tinjauanproses-prosesyang berhubungan dengan keputusan yang benar dan tepat, menetapkan kontrol, dan pengukuran kinerja diatas kunci penanam modal, pelayanan operasional, pengiriman dan meng-otorisasi perubahan peluang baru atau pemenuhannya sesuai peraturan, hukum dan kebijakan-kebijakan.
3 Tujuan dan Karakteristik IT Governance dan Good Governance
Untuk memberikan gambaran bentuk dukungan IT governance terhadao prinsip dan cara kerja good governance dapat dijelaskan dalam bentuk tabel relasi antara tujuan IT governance, karakteristik dan tujuan good governance sebagai berikut.
No. Tujuan IT Governance (Henderi, et. All: 2008) Tujuan dan 8 Karakteristik Utama Good Governance (Anonim, 2007)
1. Meningkatkan peranan IT terhadap kinerja organisasi dalam mencapai tujuan dan sasarannya Menciptakan tata kelola atau sistem pengelolaan organisasi (perusahaan, pemerintahan atau organisasi) secara baik
2. Menyelaraskan investasi IT dan prioritas-prioritas bisnis dengan lebih teliti Partisipatif. Meningkatkan keterlibatan dan peranan masyarakat, mendengarkan keluhan, dan banyak berinteraksi dengan masyarakat
3. Mengelola, mengevaluasi, membuat prioritas, membiayai, mengukur dan mengamati permintaan-permintaan pelayanan IT dan hasil kerja dan memenuhinya, dengan lebih konsisten dan berulang sesuai dengan behavior yang dapat mengoptimalkan keuntungan bisnis. Rule of law. Penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat
4. Mengelola utilisasi pertanggung jawaban sumber daya dan aset Keterbukaan. Menjamin penyediaan informasi dan kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai sehingga tercipta kepercayaan timbal-balik antara pemerintah dan masyarakat melalui.
5. Menjamin penyediaan dan penyelesaian IT sesuai dengan perencanaan, pembiayaan dan tanggung jawab Responsif. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintahan terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali
6. Membuat, menetapkan dan menjelaskan keadaan yang diminta untuk dipertanggun-jawabkan dan diputuskan secara benar (mendefinisikan dan mengotorisasi peraturan secara jelas). Berorientasi konsensus. Mengambil keputusan berdasarkan kesepakatan dan hasil musyawarah bersama
7. Mengelola resiko, tantangan dan kemungkinan secara proaktif Kesetaraan. Memberi peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya
8. Memperbaiki kinerja organisasi IT, memenuhi permohonan, mengembangkan dan mendewasakan staf. Efektif dan efisien. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggungjawab.
9. Memperbaiki pelayanan dan mau mendengarkan pelanggan secara keseluruhan Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat luas
Tabel 1 Perbandingan Tujuan IT Governance dengan Tujuan dan Karakteristik Good Governane
Berdasarkan tabel di atas, dapat diidentifikasi bahwa beberapa tujuan penerapan IT governance mempunyai korelasi yang sangat erat dengan tujuan dan karakteristik good governance. Korelasi yang dimaksud diantaranya terjadi antara tujuan IT governance butir 1 dengan butir 1 tujuan good governance, butir 5 tujuan IT governance dengan butir 4 tujuan dan karakteristik good governance, dan tujuan IT governance butir9dengan butir 8 tujuan dan karakteristik good governance (perhatian tabel 1).
4 Bentuk Dukungan IT Governance terhadap Good Governance
Memperhatikan relasi antara tujuan penerapan IT governance yang telah dijelaskan pada bagian 3 dan tabel 1, dapat diketahui bahwa dukungan IT governance terhadap penciptaan good governance dapat dilakukan melalui:
a. Penerapan prinsip dan cara kerja IT governance pada berbagai bidang yang berhubungan dengan pelayanan publik. Melalui penerapan IT governance pada bidang ini maka keterlibatan peran (partisipasi) masyarakat dapat ditingkatkan, para pengambil kebijakan dapat mengetahui keluhandarimasyarakat/customer dengan cara membaca saran dan kritik yang dikirimkannya melalui e-mail kepada sistem yang dibangun (mendengarkan keluhan), dan frekwensi interaksi dengan masyarakat juga dapat ditingkatkan dengan menggunakan telewicara atau telecomperence publik. Bentuk dukungan ini sejalan dengan tujuan penerapan IT governance pada perusahaan atau organisasi yaitu memperbaiki pelayanan dan mau mendengarkan pelanggan secara keseluruhan (tujuan 8). Selain dapat meningkatkan partisipasi masyarakat, penerapan prinsip dan cara kerja IT governance pada sistem pelayanan publik juga mendukung prinsip dan karakteristik good governance butir 4 mengenai keterbukaan karena sistem yang didukung dengan prinsip dancarakerja IT governance dapat menjadi media (menjamin) penyediaan informasi dan kemudahan dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai sehingga tercipta kepercayaan timbal-balik antara organisasi dan customer (masyarakat), sekaligus mendukung karakteristik good governance butir 5 (responsif) karena sistem pelayanan publik yang menerapkan prinsip IT governance juga dapat berfungsi sebagai tools dalam menampung aspirasi masyarakat secara cepat sehingga tindakan lanjutan dapat segera dilakukan.
b. Penerapan prinsip dan cara kerja IT governance yang baik pada sistem pengelolaan aset organisasi dan customer. Melalui penerapan ini maka akuntabilitas organisasi yang menyangkut kepentingan luas dapat ditingkatkan (sesuai dengan tujuan dan karakteristik good governance butir 9, dan tujuan IT governance butir 4).
c. Penerapan prinsip dan cara kerja IT governace pada berbagai aspek sistem pelayanan dan kegiatan operasional bisnis perusahaan atau organisasi. Penerapan IT governace secara baik pada aspek ini dilakukan dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi dalam melaksanakankegiatanoperasional, dan mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Hal ini sejalan dengan tujuan dan karakteristik good governance butir 8 (efektif dan efisien). Selain itu, penerapan prinsip dan cara kerja IT governance pada bidang ini juga dapat mendukung tujuan dan karakteristik good governane butir 7 tentang kesetaraan karena melalui penerapan prinsip dan cara kerja IT governance sistem pelayanan dapat diberikan sama kepada semua lapisan customer (masyarat) tanpa ada perbedaan perlakukan. Pada level organisasi pemerintahan, dukungan prinsip dan cara kerja ITgovernance seperti ini sudah mulai digalakan melalui penerapan electronic government. Pengembangan dan penggunaan electronic government dimaksudkan untuk mendukung penerapan prinsip dan cara kerja good governance seperti dijelaskan oleh Zainal A. Hasibuan (2002) bahwa electronic government adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dengan menggunaan teknologi informasi (TI) untuk memberikan layanan kepada masyarakat.
d. Penerapan prinsip dan cara kerja IT governance untuk membangun sistem pengukur pencapaian kinerja dan efisiensi organisasi pada aspek-aspek kritis tertentu. Pengukur pencapaian kinerja dan efisiensi dapat dikembangkan dengan cara membangun dashboard technology berbasis komputer.Melalui penggunaan sistem pengukur kinerja dalam bentuk dashboard technology maka organisasi dapat meningkatkan akuntabilitas pada pengambil keputusan dalam segala bidang terutama yang berhubungan dengan kepentingan para pemangku kepentingan karena sistem dashboard dapat menampilkan informasi pencapaian kinerja staf dan organisasi. Karena itu, penerapan IT governance dalam bentuk dashboard technology sebagai sistem pengukur pencapaian kinerja dan efisiensi merupakan bentuk dukungan IT governance terhadap pencapaian tujuan dan karakteristik good governance butir 8.
Agar dukungan IT governance terhadap good governance yang disebutkan di atas dapat terwujud secara optimal, setiap organisasi atau perusahaan hendaknya memperhatikan tiga pilar pokok yang mendukung kemampuannya, yakni: organisasi (manajemen), stakeholder (pemilik modal, customer, pihak yang berkepentingan lainnya) dan masyarat. Dukungan IT governance terhadap good governance baru dapat dicapai secara baik jika ketiga unsur ini memiliki jaringan dan interaksi yang sinerjik, setara danbermitra.Interaksi yang bersinerjik akan dapat berkembang bila prinsip dan cara kerja IT governance dan good governance sudah dipahami dan dijalakan dengan baik oleh semua para pemangku kepentingan yang ingin mengotimalkan dukungan IT governance kepada good governance.
Selain memperhatikan tiga pilar pokok pokok pendukung tersebut, organisasi atau perusahaan yang hendak mengoptimlakan dukungan IT governance kepada good governance juga dituntut untuk memperhatikan pilar kritis yang yang mempengaruhi efektivitas IT governance sebagai berikut (henderi, et.all, 2008):
1.Kepemimpinan, Organisasi dan Keputusan yang Benar
Organisasi atau persusahaan telah mendefinisikan struktur organisasi, peraturan dan pertanggung jawaban keputusan yang benar (pengaruh dan pembuat keputusan), pemberian visi, interface atau itegrasi yang menekankan hal-hal:
• Tugas dan tanggung jawab didefinisikan dengan bertanggung jawab dan sangat baik kepada masing-masing komponen dan proses IT governance, termasuk hirarki pengendalian dan peninjauan untuk otorisasi investasi, resolusi atau pemecahan persoalan dan peninjauan berkalasecararesmi.
• Adanya penjelasan dan interface perjanjian atau kontrak untuk pekerja internal dan eksternal dan dapat dipenuhi.
• Pemimpin yang termotivasi dengan agen perubahan yang berbakat dan berkompeten, sikap dan tolak ukur yang kuat.
2.Fleksibelitas dan Skala Proses
Model IT governance ditempatkan, difokuskan dan ditekankan secara keras kepada proses implementasi dan perbaikan:
• Pendefinisian proses-proses dengan baik, pendokumentasian, pengukuran dan perbaikan yang terus-menerus.
• Proses mendefinisikan interface antara organisasi-organisasi, dan menjamin batasan alur kerja dan waktu dengan efektif (organisasi, vendor, geografis dan teknologi).
• Proses-proses sebaiknya bersifat fleksibel, berskala, dan diterapkan secara konsisten dengan pengertian umum.
3.Penerapan Teknologi
Pengaruh pimpinan terhadap alat bantu dan teknologi yang menjadi pendukung utama komponen IT governance:
• Proses-proses yang didukung oleh keperluan-keperluan informasi yang mendukung betuk-bentuk IT dan komponen-komponennya (seperti: perencanaan dan pendanaan, portopolio investasi manajemen, manajemen proyek, manajemen resiko dan perubahan, manajemen pelayanan dan pemenuhan IT, keuangan, aset dan unjuk kerjamanajemen,catatan-catatan, dan lain-lain).
5. Tujuan dan Karakteristik IT Governance dan Good Governance
Untuk memberikan gambaran bentuk dukungan IT governance terhadao prinsip dan cara kerja good governance dapat dijelaskan dalam bentuk tabel relasi antara tujuan IT governance, karakteristik dan tujuan good governance sebagai berikut.
No. Tujuan IT Governance (Henderi, et. All: 2008)
Tujuan dan 8 Karakteristik Utama Good Governance (Anonim, 2007)
• Meningkatkan peranan IT terhadap kinerja organisasi dalam mencapai tujuan dan sasarannya Menciptakan tata kelola atau sistem pengelolaan organisasi (perusahaan, pemerintahan atau organisasi) secara baik
• Menyelaraskan investasi IT dan prioritas-prioritas bisnis dengan lebih teliti Partisipatif. Meningkatkan keterlibatan dan peranan masyarakat, mendengarkan keluhan, dan banyak berinteraksi dengan masyarakat
• Mengelola, mengevaluasi, membuat prioritas, membiayai, mengukur dan mengamati permintaan-permintaan pelayanan IT dan hasil kerja dan memenuhinya, dengan lebih konsisten dan berulang sesuai dengan behavior yang dapat mengoptimalkan keuntungan bisnis. Rule of law. Penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat
• Mengelola utilisasi pertanggung jawaban sumber daya dan aset Keterbukaan. Menjamin penyediaan informasi dan kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai sehingga tercipta kepercayaan timbal-balik antara pemerintah dan masyarakat melalui.
• Menjamin penyediaan dan penyelesaian IT sesuai dengan perencanaan, pembiayaan dan tanggung jawab Responsif. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintahan terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali
• Membuat, menetapkan dan menjelaskan keadaan yang diminta untuk dipertanggun-jawabkan dan diputuskan secara benar (mendefinisikan dan mengotorisasi peraturan secara jelas). Berorientasi konsensus. Mengambil keputusan berdasarkan kesepakatan dan hasil musyawarah bersama
• Mengelola resiko, tantangan dan kemungkinan secara proaktif Kesetaraan. Memberi peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya
• Memperbaiki kinerja organisasi IT, memenuhi permohonan, mengembangkan dan mendewasakan staf. Efektif dan efisien. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggungjawab.
• Memperbaiki pelayanan dan mau mendengarkan pelanggan secara keseluruhan Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat luas
6.Penerapan Framework IT governance
Van Grembergen (2004) memberikan pandangan secara umum bahwa hal terpenting untuk suksesnya tata kelola TI diorganisasi harus melibatkan struktur,proses, dan mekanisme relasional seperti terlihat pada gambar di bawah ini.
Gambar IT Governance menurut Van Grembergen terdiri dari komponen struktur, proses, dan mekanisme relasional
Struktur, proses dan mekanisme relasional yang optimal bagi suatu organisasi adalah berbeda satu dengan yang lain tergantung dari kondisi, situasi dan tantangan yang dihadapi masing-masing organisasi (Sambamurthy,1999).
Struktur menurut Van Grembergen menggambarkan peran dan tanggung jawab masing-masing pihak baik secara individu maupun komite tertentu dalam pengelolaan TI. IT Governance yang efektif ditentukan oleh bagaimana cara pengorganisasian fungsi TI dan pemberian otoritas untuk membuat keputusan tentang TI di dalam organisasi (Grembergen, de Haes, Guldentops,2004).
Proses di dalam IT Governance merujuk pada bagaimana menentukan dan memonitor keputusan yang sifatnya strategic, metode atau tools yang dapat digunakan dalam proses ini adalah SPIS (Strategic Planning for Information System), Information Economics, Balance Scorecard Card, COBIT, IT-IL, Service Level Agreement, dan lain sebagainya. Komponen berikut adalah Relational Mechanisms yang memberikan pengertian bahwa struktur dan proses yang baik tidak akan menjamin baiknya penerapan tata kelola TI apabila tidak ada saling pengertian melalui komunikasi dua arah antara TI dan Bisnis.
Mekanisme relasional dapat juga diartikan sebagai cara atau metode bagaimana suatu organisasi menciptakan kolaborasi dan komunikasi yang efektif antara bisnis dan TI. Contoh dari mekanisme relasional adalah adanya job rotation pada TI atau bisnis, Colocation atau penempatan dalam jangka waktu tertentu antara TI dan bisnis, memberikan pelatihan tentang TI kepada bisnis dan sebaliknya, penyediaan intranet sebagai sarana sosialisasi IT Governance, dan penggunaan media-media lainnya.
Istilah governance sebenarnya sudah dikenal dalam literatur administrasi dan ilmu politik sejak Woodrow Wilson memperkenalkan bidang studi tersebut kira-kira 125 tahun yang lalu. Selama itu governance hanya digunakan dalam konteks pengelolaan organisasi korporat dan lembaga pendidikan tinggi. Governance dalam pengertian yang hendak dibahas pada artikel ini, adalah govrnance yang diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia sebagai pengelolaan atau tata-kelola, penyelenggaraan pengelolaan perusahaan atau organisasi (termasuk organisasi pemerintahan didalamnya). Sementara istilah dan pengertian ‘good governance’ menjadi sering digunakan kira-kira 15 tahun terakhir setelah berbagai lembaga pembiayaan internasional mempersyaratkan good governance dalam berbagai program bantuannya. Para teoritisi dan praktisi administrasi negara Indonesia telah menterjemahkan terminologi good governance menjadi penyelenggaraan pemerintahan yang amanah, tata pemerintahan yang baik (UNDP), pengelolaan pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab, dan ada juga yang mengartikan good governance sebagai pemerintahan yang bersih. Sementara itu,menurutIwan Darmansjah (2007) governance merupakan konsep dan berarti: proses pengambilan keputusan dan juga proses bagaimana keputusan itu ditentukan, diambil dan diimplementasikan. Good governance merupakan suatu outcome yang terdiri dari norma, suatu hasil akhir dari suatu proses. Walau berbagai definisi tersebut lebih menekankan kepada sistem pemerintahan, istilah, prinsip dan cara kerja good governance juga diadopsi dan banyak diterapkan oleh berbagai perusahaan korporat, organisasi bahkan dalam ilmu informatioan technology yang terkenal dengan istilah IT governane.
Good governane bagi perusahaan korporat atau organisasi pada umumnya diimplementasikan dalam bentuk penguatan transparansi dan akuntabilitas, penguatan regulasi (menyangkut pengaturan, pengawasan yang pruden, manajemen risiko, dan penegakannya), mendorong integritas pasar, memperkuat kerja sama, serta reformasi institusi perusahaan atau organisasi. Sementara itu, definisi governance pada tatanan IT governance menurut Henderi et. All (2008) adalah sebagai suatu kumpulan manajemen, perencanaan dan laporan kinerja, dan tinjauanproses-prosesyang berhubungan dengan keputusan yang benar dan tepat, menetapkan kontrol, dan pengukuran kinerja diatas kunci penanam modal, pelayanan operasional, pengiriman dan meng-otorisasi perubahan peluang baru atau pemenuhannya sesuai peraturan, hukum dan kebijakan-kebijakan.
3 Tujuan dan Karakteristik IT Governance dan Good Governance
Untuk memberikan gambaran bentuk dukungan IT governance terhadao prinsip dan cara kerja good governance dapat dijelaskan dalam bentuk tabel relasi antara tujuan IT governance, karakteristik dan tujuan good governance sebagai berikut.
No. Tujuan IT Governance (Henderi, et. All: 2008) Tujuan dan 8 Karakteristik Utama Good Governance (Anonim, 2007)
1. Meningkatkan peranan IT terhadap kinerja organisasi dalam mencapai tujuan dan sasarannya Menciptakan tata kelola atau sistem pengelolaan organisasi (perusahaan, pemerintahan atau organisasi) secara baik
2. Menyelaraskan investasi IT dan prioritas-prioritas bisnis dengan lebih teliti Partisipatif. Meningkatkan keterlibatan dan peranan masyarakat, mendengarkan keluhan, dan banyak berinteraksi dengan masyarakat
3. Mengelola, mengevaluasi, membuat prioritas, membiayai, mengukur dan mengamati permintaan-permintaan pelayanan IT dan hasil kerja dan memenuhinya, dengan lebih konsisten dan berulang sesuai dengan behavior yang dapat mengoptimalkan keuntungan bisnis. Rule of law. Penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat
4. Mengelola utilisasi pertanggung jawaban sumber daya dan aset Keterbukaan. Menjamin penyediaan informasi dan kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai sehingga tercipta kepercayaan timbal-balik antara pemerintah dan masyarakat melalui.
5. Menjamin penyediaan dan penyelesaian IT sesuai dengan perencanaan, pembiayaan dan tanggung jawab Responsif. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintahan terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali
6. Membuat, menetapkan dan menjelaskan keadaan yang diminta untuk dipertanggun-jawabkan dan diputuskan secara benar (mendefinisikan dan mengotorisasi peraturan secara jelas). Berorientasi konsensus. Mengambil keputusan berdasarkan kesepakatan dan hasil musyawarah bersama
7. Mengelola resiko, tantangan dan kemungkinan secara proaktif Kesetaraan. Memberi peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya
8. Memperbaiki kinerja organisasi IT, memenuhi permohonan, mengembangkan dan mendewasakan staf. Efektif dan efisien. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggungjawab.
9. Memperbaiki pelayanan dan mau mendengarkan pelanggan secara keseluruhan Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat luas
Tabel 1 Perbandingan Tujuan IT Governance dengan Tujuan dan Karakteristik Good Governane
Berdasarkan tabel di atas, dapat diidentifikasi bahwa beberapa tujuan penerapan IT governance mempunyai korelasi yang sangat erat dengan tujuan dan karakteristik good governance. Korelasi yang dimaksud diantaranya terjadi antara tujuan IT governance butir 1 dengan butir 1 tujuan good governance, butir 5 tujuan IT governance dengan butir 4 tujuan dan karakteristik good governance, dan tujuan IT governance butir9dengan butir 8 tujuan dan karakteristik good governance (perhatian tabel 1).
4 Bentuk Dukungan IT Governance terhadap Good Governance
Memperhatikan relasi antara tujuan penerapan IT governance yang telah dijelaskan pada bagian 3 dan tabel 1, dapat diketahui bahwa dukungan IT governance terhadap penciptaan good governance dapat dilakukan melalui:
a. Penerapan prinsip dan cara kerja IT governance pada berbagai bidang yang berhubungan dengan pelayanan publik. Melalui penerapan IT governance pada bidang ini maka keterlibatan peran (partisipasi) masyarakat dapat ditingkatkan, para pengambil kebijakan dapat mengetahui keluhandarimasyarakat/customer dengan cara membaca saran dan kritik yang dikirimkannya melalui e-mail kepada sistem yang dibangun (mendengarkan keluhan), dan frekwensi interaksi dengan masyarakat juga dapat ditingkatkan dengan menggunakan telewicara atau telecomperence publik. Bentuk dukungan ini sejalan dengan tujuan penerapan IT governance pada perusahaan atau organisasi yaitu memperbaiki pelayanan dan mau mendengarkan pelanggan secara keseluruhan (tujuan 8). Selain dapat meningkatkan partisipasi masyarakat, penerapan prinsip dan cara kerja IT governance pada sistem pelayanan publik juga mendukung prinsip dan karakteristik good governance butir 4 mengenai keterbukaan karena sistem yang didukung dengan prinsip dancarakerja IT governance dapat menjadi media (menjamin) penyediaan informasi dan kemudahan dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai sehingga tercipta kepercayaan timbal-balik antara organisasi dan customer (masyarakat), sekaligus mendukung karakteristik good governance butir 5 (responsif) karena sistem pelayanan publik yang menerapkan prinsip IT governance juga dapat berfungsi sebagai tools dalam menampung aspirasi masyarakat secara cepat sehingga tindakan lanjutan dapat segera dilakukan.
b. Penerapan prinsip dan cara kerja IT governance yang baik pada sistem pengelolaan aset organisasi dan customer. Melalui penerapan ini maka akuntabilitas organisasi yang menyangkut kepentingan luas dapat ditingkatkan (sesuai dengan tujuan dan karakteristik good governance butir 9, dan tujuan IT governance butir 4).
c. Penerapan prinsip dan cara kerja IT governace pada berbagai aspek sistem pelayanan dan kegiatan operasional bisnis perusahaan atau organisasi. Penerapan IT governace secara baik pada aspek ini dilakukan dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi dalam melaksanakankegiatanoperasional, dan mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Hal ini sejalan dengan tujuan dan karakteristik good governance butir 8 (efektif dan efisien). Selain itu, penerapan prinsip dan cara kerja IT governance pada bidang ini juga dapat mendukung tujuan dan karakteristik good governane butir 7 tentang kesetaraan karena melalui penerapan prinsip dan cara kerja IT governance sistem pelayanan dapat diberikan sama kepada semua lapisan customer (masyarat) tanpa ada perbedaan perlakukan. Pada level organisasi pemerintahan, dukungan prinsip dan cara kerja ITgovernance seperti ini sudah mulai digalakan melalui penerapan electronic government. Pengembangan dan penggunaan electronic government dimaksudkan untuk mendukung penerapan prinsip dan cara kerja good governance seperti dijelaskan oleh Zainal A. Hasibuan (2002) bahwa electronic government adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dengan menggunaan teknologi informasi (TI) untuk memberikan layanan kepada masyarakat.
d. Penerapan prinsip dan cara kerja IT governance untuk membangun sistem pengukur pencapaian kinerja dan efisiensi organisasi pada aspek-aspek kritis tertentu. Pengukur pencapaian kinerja dan efisiensi dapat dikembangkan dengan cara membangun dashboard technology berbasis komputer.Melalui penggunaan sistem pengukur kinerja dalam bentuk dashboard technology maka organisasi dapat meningkatkan akuntabilitas pada pengambil keputusan dalam segala bidang terutama yang berhubungan dengan kepentingan para pemangku kepentingan karena sistem dashboard dapat menampilkan informasi pencapaian kinerja staf dan organisasi. Karena itu, penerapan IT governance dalam bentuk dashboard technology sebagai sistem pengukur pencapaian kinerja dan efisiensi merupakan bentuk dukungan IT governance terhadap pencapaian tujuan dan karakteristik good governance butir 8.
Agar dukungan IT governance terhadap good governance yang disebutkan di atas dapat terwujud secara optimal, setiap organisasi atau perusahaan hendaknya memperhatikan tiga pilar pokok yang mendukung kemampuannya, yakni: organisasi (manajemen), stakeholder (pemilik modal, customer, pihak yang berkepentingan lainnya) dan masyarat. Dukungan IT governance terhadap good governance baru dapat dicapai secara baik jika ketiga unsur ini memiliki jaringan dan interaksi yang sinerjik, setara danbermitra.Interaksi yang bersinerjik akan dapat berkembang bila prinsip dan cara kerja IT governance dan good governance sudah dipahami dan dijalakan dengan baik oleh semua para pemangku kepentingan yang ingin mengotimalkan dukungan IT governance kepada good governance.
Selain memperhatikan tiga pilar pokok pokok pendukung tersebut, organisasi atau perusahaan yang hendak mengoptimlakan dukungan IT governance kepada good governance juga dituntut untuk memperhatikan pilar kritis yang yang mempengaruhi efektivitas IT governance sebagai berikut (henderi, et.all, 2008):
1.Kepemimpinan, Organisasi dan Keputusan yang Benar
Organisasi atau persusahaan telah mendefinisikan struktur organisasi, peraturan dan pertanggung jawaban keputusan yang benar (pengaruh dan pembuat keputusan), pemberian visi, interface atau itegrasi yang menekankan hal-hal:
• Tugas dan tanggung jawab didefinisikan dengan bertanggung jawab dan sangat baik kepada masing-masing komponen dan proses IT governance, termasuk hirarki pengendalian dan peninjauan untuk otorisasi investasi, resolusi atau pemecahan persoalan dan peninjauan berkalasecararesmi.
• Adanya penjelasan dan interface perjanjian atau kontrak untuk pekerja internal dan eksternal dan dapat dipenuhi.
• Pemimpin yang termotivasi dengan agen perubahan yang berbakat dan berkompeten, sikap dan tolak ukur yang kuat.
2.Fleksibelitas dan Skala Proses
Model IT governance ditempatkan, difokuskan dan ditekankan secara keras kepada proses implementasi dan perbaikan:
• Pendefinisian proses-proses dengan baik, pendokumentasian, pengukuran dan perbaikan yang terus-menerus.
• Proses mendefinisikan interface antara organisasi-organisasi, dan menjamin batasan alur kerja dan waktu dengan efektif (organisasi, vendor, geografis dan teknologi).
• Proses-proses sebaiknya bersifat fleksibel, berskala, dan diterapkan secara konsisten dengan pengertian umum.
3.Penerapan Teknologi
Pengaruh pimpinan terhadap alat bantu dan teknologi yang menjadi pendukung utama komponen IT governance:
• Proses-proses yang didukung oleh keperluan-keperluan informasi yang mendukung betuk-bentuk IT dan komponen-komponennya (seperti: perencanaan dan pendanaan, portopolio investasi manajemen, manajemen proyek, manajemen resiko dan perubahan, manajemen pelayanan dan pemenuhan IT, keuangan, aset dan unjuk kerjamanajemen,catatan-catatan, dan lain-lain).
5. Tujuan dan Karakteristik IT Governance dan Good Governance
Untuk memberikan gambaran bentuk dukungan IT governance terhadao prinsip dan cara kerja good governance dapat dijelaskan dalam bentuk tabel relasi antara tujuan IT governance, karakteristik dan tujuan good governance sebagai berikut.
No. Tujuan IT Governance (Henderi, et. All: 2008)
Tujuan dan 8 Karakteristik Utama Good Governance (Anonim, 2007)
• Meningkatkan peranan IT terhadap kinerja organisasi dalam mencapai tujuan dan sasarannya Menciptakan tata kelola atau sistem pengelolaan organisasi (perusahaan, pemerintahan atau organisasi) secara baik
• Menyelaraskan investasi IT dan prioritas-prioritas bisnis dengan lebih teliti Partisipatif. Meningkatkan keterlibatan dan peranan masyarakat, mendengarkan keluhan, dan banyak berinteraksi dengan masyarakat
• Mengelola, mengevaluasi, membuat prioritas, membiayai, mengukur dan mengamati permintaan-permintaan pelayanan IT dan hasil kerja dan memenuhinya, dengan lebih konsisten dan berulang sesuai dengan behavior yang dapat mengoptimalkan keuntungan bisnis. Rule of law. Penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat
• Mengelola utilisasi pertanggung jawaban sumber daya dan aset Keterbukaan. Menjamin penyediaan informasi dan kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai sehingga tercipta kepercayaan timbal-balik antara pemerintah dan masyarakat melalui.
• Menjamin penyediaan dan penyelesaian IT sesuai dengan perencanaan, pembiayaan dan tanggung jawab Responsif. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintahan terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali
• Membuat, menetapkan dan menjelaskan keadaan yang diminta untuk dipertanggun-jawabkan dan diputuskan secara benar (mendefinisikan dan mengotorisasi peraturan secara jelas). Berorientasi konsensus. Mengambil keputusan berdasarkan kesepakatan dan hasil musyawarah bersama
• Mengelola resiko, tantangan dan kemungkinan secara proaktif Kesetaraan. Memberi peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya
• Memperbaiki kinerja organisasi IT, memenuhi permohonan, mengembangkan dan mendewasakan staf. Efektif dan efisien. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggungjawab.
• Memperbaiki pelayanan dan mau mendengarkan pelanggan secara keseluruhan Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat luas
6.Penerapan Framework IT governance
Van Grembergen (2004) memberikan pandangan secara umum bahwa hal terpenting untuk suksesnya tata kelola TI diorganisasi harus melibatkan struktur,proses, dan mekanisme relasional seperti terlihat pada gambar di bawah ini.
Gambar IT Governance menurut Van Grembergen terdiri dari komponen struktur, proses, dan mekanisme relasional
Struktur, proses dan mekanisme relasional yang optimal bagi suatu organisasi adalah berbeda satu dengan yang lain tergantung dari kondisi, situasi dan tantangan yang dihadapi masing-masing organisasi (Sambamurthy,1999).
Struktur menurut Van Grembergen menggambarkan peran dan tanggung jawab masing-masing pihak baik secara individu maupun komite tertentu dalam pengelolaan TI. IT Governance yang efektif ditentukan oleh bagaimana cara pengorganisasian fungsi TI dan pemberian otoritas untuk membuat keputusan tentang TI di dalam organisasi (Grembergen, de Haes, Guldentops,2004).
Proses di dalam IT Governance merujuk pada bagaimana menentukan dan memonitor keputusan yang sifatnya strategic, metode atau tools yang dapat digunakan dalam proses ini adalah SPIS (Strategic Planning for Information System), Information Economics, Balance Scorecard Card, COBIT, IT-IL, Service Level Agreement, dan lain sebagainya. Komponen berikut adalah Relational Mechanisms yang memberikan pengertian bahwa struktur dan proses yang baik tidak akan menjamin baiknya penerapan tata kelola TI apabila tidak ada saling pengertian melalui komunikasi dua arah antara TI dan Bisnis.
Mekanisme relasional dapat juga diartikan sebagai cara atau metode bagaimana suatu organisasi menciptakan kolaborasi dan komunikasi yang efektif antara bisnis dan TI. Contoh dari mekanisme relasional adalah adanya job rotation pada TI atau bisnis, Colocation atau penempatan dalam jangka waktu tertentu antara TI dan bisnis, memberikan pelatihan tentang TI kepada bisnis dan sebaliknya, penyediaan intranet sebagai sarana sosialisasi IT Governance, dan penggunaan media-media lainnya.
Diposting oleh
I dont like you
.jpg)
0 komentar:
Posting Komentar